Kisah Sedih Hayyi, Penjual Bakso di Kota Probolinggo yang Tersandung Pidana Pemilu

SumberJawa Pos

Kalau Dipenjara, Anak Saya Makan Apa?

Abdul Hayyi hanyalah seorang penjual bakso keliling. Ia tak kenal hiruk pikuk dan tetek bengek politik. Namun, dunia yang tak dikenalnya itu yang justru kini membuatnya pilu. Ia divonis penjara dan denda karena dianggap melanggar pidana pemilu.

RUDIANTO, Probolinggo

——————————————–

Abang tukang bakso asal Dusun Mantong, Kelurahan Sumbertaman, Kota Probolinggo itu tak pernah berpikir perbuatannya bakal berakibat runyam. Tindakannya merobek baliho salah seorang caleg dari PKB dengan celurit, sesaat sebelum pemilu legislatif lalu, adalah ekspresi spontan.

Tak ada pretensi apa pun. Laki-laki 51 tahun itu hanya tak suka ada baliho politik dipasang tanpa izin di tanah pekarangannya. Sebab itu ia merobeknya. Sayang, tindakan “membela” tanah pekarangan sendiri memaksa ayah dua anak itu berurusan dengan hukum. Ia dianggap terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam sidang putusan di PN Kota Probolinggo 2 April lalu, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan dan denda Rp 6 juta subsider 1 bulan untuk Hayyi. Vonis itu bak pukulan palu Godam baginya.

Jangankan membayar denda Rp 6 juta, untuk hidup sehari-hari saja ia harus bekerja keras agar cukup. Belum lagi bila ia dipenjara setengah tahun lamanya. “Siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarga saya,” keluhnya.Tak puas dengan vonis itu, Hayyi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Surabaya. Sayang, usaha membela diri secara hukum yang dilakukan Hayyi membentur tembok.

Putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang ia terima 19 Mei lalu ternyata mengecewakan. Di tingkat banding kembali Hayyi kalah. Pengadilan Tinggi justru memperkuat putusan majelis hakim PN Kota Probolinggo. Hayyi dianggap terbukti melanggar pasal 84 ayat 1 huruf g jo pasal 270 UU No 10/2008 tentang pemilu.

“Saya sangat kecewa dengan hasil itu. Sebab, saya berharap akan mendapatkan keringan. Tapi kenyataanya lain, mereka memberikan hukuman yang sama. Saya sangat keberatan, karena saya merasa tidak bersalah. Gambar itu dipasang di pekarangan saya tanpa izin,” ujarnya kepada Radar Bromo Kamis siang (21/5) lalu.

Terang saja Hayyi kecewa. Bila benar-benar vonis itu harus dijalani, ia menanggung beban begitu berat. Dengan pendapatan Rp 15 ribu-20 ribu sehari ia jelas tak sanggup membayar denda Rp 6 juta itu.

“Kalau memang keputusannya seperti itu, saya lebih memilih dikurung lagi selama sebulan dari pada membayar denda. Sebagai penjual bakso keliling sejak 2004, pendapatan saya tak pernah sampai segitu. Padahal saya berjualan keliling sejak pukul 14.00 hingga pukul 23.00,” ujarnya sedih.

Apalagi dengan beban tanggungan seorang anak yang tengah duduk di bangku kelas akhir SMP dan bayi berumur 2 tahun. Dari hasil penjualan bakso itu, ia masih merasa sering kekurangan untuk belanja sehari-hari.

“Kadang hasilnya tidak cukup untuk belanja sehari-hari. Hingga harus pintar-pintar mencari putaran (pinjaman, Red). Tapi, dengan penghasilan yang tidak seberapa, hidup kami sekeluarga tenteram. Kami bersyukur kepada Allah,” ujarnya.

Ketenteraman itu akhirnya terusik oleh kasus pelanggaran pemilu yang menyandungnya. “Saya mulai tidak bergairah dalam menjalani hidup. Saat ini yang saya pikirkan hanya nasib keluarga. Terutama anak-anak yang masih kecil-kecil. Karena hanya saya yang bekerja. Ibunya anak-anak tidak bekerja,” katanya.

Lebih-lebih Hayyi tak merasa melakukan kesalahan. Dia mengaku hanyalah warga biasa tamatan MTs (setingkat SMP) yang buta politik. “Jangankan berkecimpung dalam politik dan kampanye, dukung-mendukung caleg saya tidak pernah,” terangnya.

Abdul Hayyi sangat berharap tidak dipenjara. Sebab, bila itu terjadi, tak ada yang akan menghidupi keluarganya.

Bila ia dipenjara, siapa yang akan menanggung biaya sekolah sulungnya yang akan masuk SMA tahun ini? Siapa pula yang akan menanggung makan sehari-hari keluarganya? Sementara Hasanah, 40, istrinya tidak bekerja. “Itu yang selalu menghantui pikiran saya,” keluhnya.

Bukan hanya Hayyi, Hasanah, istrinya pun mengalami kesedihan yang sama. “Saya sangat sedih karena tidak akan ada yang mencari uang untuk keluarga,” ujarnya.

Bila benar nanti suaminya dipenjara, Hasanah memperkirakan masa depan keluarganya akan suram.

“Bila Bapak dipenjara, dari mana saya akan memberi makan anak-anak? Minta sama orang tua, mereka sudah meninggal semua. Minta sama saudara, mungkin mereka membantu satu dua hari saja. Tidak mungkin mereka membantu seterusnya. Mereka juga punya keluarga,” ujarnya sambil menitikkan air mata.

Begitu pula dengan putra sulung Hayyi yang masih kelas IX SMP dan hendak melanjutkan ke SMA. Ia menyatakan sangat bersedih dengan kejadian itu. Ia merasa kehilangan semangat untuk sekolah lebih tinggi.

“Masih ada Bapak saja sering kekurangan. Apalagi nanti bila tidak ada Bapak. Saya tidak tahu bagaimana sekolah saya nanti,” ujar putra Abdul Hayyi yang tidak mau namanya dikorankan.

Selain dari keluarganya, kasus yang menimpa Abdul Hayyi mengundang perhatian LSM di Kota Probolinggo. Di antaranya, Fosil Maskot dan Minori. Mereka merasa prihatin atas kasus yang menimpa tukang bakso itu.

Wujud keprihatinan mereka diwujudkan dalam usaha mencari jalan keluar untuk memperingan hukuman yang di terima Abdul Hayyi. Kemarin (22/5), Djando Sekretaris Fosil Maskot bersama Henry Koordinator Minori mendatangi PN Kota Probolinggo. Mereka mengajukan grasi untuk Abdul Hayyi.

Menurut Djando, Abdul Hayyi adalah korban UU Pemilu yang kurang sosialisasi. Ia juga menyayangkan keputusan hakim yang hanya mempertimbangkan keadilan hukum prosedural dan mengesampingkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap Abdul Hayyi.

“Abdul Hayyi hanya seorang penjual bakso yang tidak pernah ikut campur dalam urusan politik. Ketidaktahuannya terhadap UU pemilu, telah membuat dia dan keluarganya menderita. Harusnya hakim juga mempertimbangkan dampak yang akan dialami oleh keluarga Abdul Hayyi,” ujarnya.

Upaya pengajuan grasi untuk Hayyi bukan perkara mudah. Sebab, dalam aturan hukum grasi hanya boleh diajukan oleh terdakwa yang diputus hukuman minimal satu tahun. Namun toh, mereka tetap berusaha.

Alasannya, dalam pasal 14 UUD 1945 tidak ada syarat batasan minimal seperti itu. “Kami mengacu pada UUD 45. Di sana tidak ada batasan, setiap warga Negara boleh,” ujar Djando.

Seharusnya, hukum memang tak seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

1 Komentar

Filed under ragam

One response to “Kisah Sedih Hayyi, Penjual Bakso di Kota Probolinggo yang Tersandung Pidana Pemilu

  1. Ping-balik: 2010 in review | Hakuna Matata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s